Gelar Raja Batak SBY Tuai Protes
TRIBUNNEWS/HERUDIN TOLAK GELAR - Puluhan orang dari Aliansi Batak Seluruh Indonesia (ABSI) berunjuk rasa di Bundaran HI, Jakarta, Minggu(16/1). Mereka menolak gelar Raja Batak untuk SBY.
TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Ratusan orang Batak di Medan dan Jakarta, berunjuk rasa memprotes penganugerahan gelar Raja Batak kepada Presiden SBY oleh TB Silalahi, saat peresmian Museum Batak di Balige, besok, Selasa (18/1).
Namun informasi pemberian gelar Raja Batak pada Presiden SBY dibantah TB Silalahi. Mantan MenPAN ini meluruskan, yang memberikan gelar kehormatan pada Presiden SBY adalah subetnis Angkola, bukan dari Toba. Massa Partukkoan Naposo Bangso Batak (PNPB) mengelar aksi di depan Tugu Raja Sisingamangaraja XII di Jalan SM Raja, Medan, Minggu (16/1) siang.
Pengunjuk rasa menangis tersedu-sedu seraya menghadap ke patung Sisingamangara XII tersebut. "Opung, lihatlah orang sudah dipakai gelar Raja Batak untuk kepentingan elite-elite politik, opung," ujar pimpinan aksi, Edi Barita Malau, sambil terisak. PNPB dalam pernyataan yang dibagikan pada pers menuntut pembatalan gelar adat kepada seluruh aparatur negara tanpa terkecuali.
Menurut mereka, gelar itu hanya digunakan sebagai ajang popularitas dan komersialisasi. Mereka juga menuntut pemerintahan SBY bertanggung jawab terhadap kriminalisasi jemaat HKBP di Bekasi. Sembari berorasi, massa PNPB menyanyikan lagu Batak berjudul O Tano Batak. "Ada politisasi kebudayaan oleh elite demi kepentingan pribadi dan golongan yang menjadi pemecah belah kekerabatan yang terjalin di Tanah Batak," teriak Malau.
PNPB juga menilai Presiden SBY gagal membangun sarana dan prasarana publik di Tanah Batak. Menurut mereka, perkembangan masyarakat Batak semakin termiskinkan. Setelah menggelar aksi setengah jam, massa membubarkan diri. Sebelumnya massa juga menggelar aksi di depan Gereja HKBP di Jalan Sudirman. Massa membawa sepanduk bertuliskan, "Hey SBY jangan kau coba datang ke Tanah Batak", "SBY sok kali kau", juga spanduk bertuliskan, "Hey TB Silalahi jangan kau jual orang Batak kepada SBY".
Aksi di Jakarta
Di Jakarta, ratusan warga Batak yang tergabung dalam Aliansi Batak Seluruh Indonesia (ABSI) Jakarta, menggelar aksi serupa. Mereka menilai rencana TB Silalahi yang ingin memberikan gelar Raja Batak tersebut telah melecehkan warga Batak.
Pemberian gelar itu juga sarat kepentingan politis, tidak pantas, dan tidak pada tempatnya. "Apalagi SBY bukan merupakan keturunan (suku) Batak. Yang lebih penting, SBY juga tidak memiliki jiwa ksatria seperti yang dimiliki warga Batak. Ini bisa menurunkan citra suku Batak. Kami menolak dan mengecam keras rencana itu," ujar koordinator aksi, Frans Pangaribuan.
Selain menilai sosok pribadi SBY tidak pantas menerima gelar tersebut, mereka juga menganggap SBY yang menurut para pemuka agama di Indonesia merupakan tukang bohong, tidak bisa seenaknya menjadi raja bagi orang Batak. "Kami orang Batak banyak dibohongi SBY. Yang paling mudah diingat adalah janji SBY yang mau menyelesaikan dan mengusut kasus HKBP yang hingga kini tak jua ada realisasinya. Tukang bohong macam SBY tak pantas dapat gelar Raja Batak," ujar Frans. Koordinator Aksi PNBB, Edi Barita Malau menilai mekanisme penabalan gelar Raja Batak pada SBY, tidak benar.
"Artinya tidak ada dilibatkan unsur keluarga, famili yang bersangkut paut dengan suku atau budaya, persatuan bangsa. Mestinya kan harus dilibatkan, jangan hanya inang-inang itu yang menentukan penabalan gelar Raja Batak," ujar Edi, tanpa menyebut siapa yang akan memberikan gelar tersebut.
Ia menambahkan dalam Budaya Batak, raja adalah tokoh yang mengerti rakyatnya, mengerti akan demokrasi, dan raja yang sangat bijaksana.
"Jadi harus murni penabalan gelar Raja Batak itu. Sikap yang hanya untuk kepentingan harus dijauhkan dari budaya Batak," katanya. Edi menambahkan di saat rakyat Indonesia sudah jatuh miskin, seharusnya SBY tidak perlu berpikir mendapatkan penabalan gelar."Tidak usahlah pakai gelar kalau hanya untuk kepentingan politik sesaat," ujar Ketua PNBB Sumut ini.
Hanya Pakaian
Wakil Ketua PNBB Sumut, Riko, enggan menyebut sumber yang menginformasikan Presiden SBY akan diberi gelar Raja Adat Batak. ''Info itu kami terima dari masyarakat Batak yang ada di Jakarta. Nggak usah sebut-sebut nama lah. Kita lihat saja Selasa nanti," ujar Riko lewat telepon selularnya. TB Silalahi mengaku terkejut mendapat telepon dari sejumlah wartawan yang mengklarifikasi gelar Raja Batak untuk Presiden SBY.
''Tidak ada itu. Kita hanya memberikan pakaian Kebesaran Adat Batak atau mambulang-bulangi Presiden SBY serta Ibu Negara Any Yudhoyono. Tradisi mambulang-bulangi, sudah kita lakukan pada semua tokoh penting, termasuk menteri. Apalagi untuk Presiden SBY,'' katanya. Ia menegaskan dalam peresmian Museum Batak, Selasa ini, Lembaga Adat Angkola akan memberikan gelar kehormatan pada Presiden SBY.
''Kalau ini memang dinilai salah, protesnya salah alamat, jangan ke saya,'' ujarnya. Senada Pelaksana Tugas Sekda Pemprov Sumut, Hasiholan Silaen, mengaku terkejut saat Tribun mengonfirmasinya masalah ini. ''Dalam rapat terakhir di Balige, saya mewakili Pemprov Sumut belum mendapat informasi mengenai pemberian gelar ini. Apa ada perubahan dalam dua hari ini,'' ujarnya balik bertanya ke Tribun.
Hingga berita ini dilansir, belum diketahui siapa yang pertama menyebarkan informasi Presiden SBY diberi gelar Raja Batak, yang akhirnya memicu demo di Medan dan Jakarta. Ketua Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara, Benget Silitonga, mengaku mendapatkan informasi pemberian gelar Raja Batak tersebut dari sejumlah rekannya di Jakarta. "Saya tahu info itu dari teman-teman di facebook," ujarnya via telepon selularnya.
Setelah menerima informasi itu, Benget juga menyebarkan kepada beberapa tokoh Batak seperti Bungaran Simanjuntak dan sejumlah aktivis lainnya. Benget mengaku sudah menerima pesan singkat dari TB Silalahi yang membantah ada pemberian gelar Raja Batak kepada SBY. Tapi hanya pemberian gelar Patuan atau lambang kebesaran dari Subetnis Mandailing. Namun Benget menegaskan yang diterima SBY tersebut, tidak ada relevansinya dengan kegiatan 18 nanti.
"Jadi bukan harus Raja Batak, mau gelar apapun itu, kan tidak ada relevansinya dengan kegiatan SBY nanti. Jadi terkesan ada politisasi terhadap ini," ujar Benget. Bungaran yang menerima SMS ajakan menolak pemberiaan gelar Raja Batak pada Presiden SBY dari Benget, tidak menggubrisnya. ''Saya tidak tertarik membahas hal-hal seperti ini,'' ujarnya lalu menghapus pesan singkat tersebut. Setelah itu, dia dihubungi sejumlah LSM dan aktivis lainnya agar ikut dalam aksi tersebut. Namun Bungaran tetap bergeming. (fer/den/tribunnews)(*).
Komentar